Sebagaimana yang dilansir dari www.radarpekalongan.com JK sangat geram dengan kondisi guru yang sekarang karena hanya memikirkan kesejahteraan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sedikit geram dengan kondisi guru sekarang. Banyak guru yang lebih cenderung mementingkan kesejahteraan, sedangkan tugas mereka untuk meningkatkan kapasitas murid jadi berkurang.
|
JK - Sindo Berita |
Contoh sederhananya, ujar JK, pada suatu pertemuan dia membahas soal peningkatan mutu guru dan anak didik hampir semua guru diam. Mereka kurang antusias. Tapi, begitu membahas soal tunjangan dan kesejahteraan langsung riuh dan semangat sekali.
“Tunjangan telat sedikit saja mereka protesnya bukan main. Padahal tunjangan mereka itu sudah lebih tinggi dari profesi-profesi lain,” kata JK saat melakukan audiensi dengan 12 rektor Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK), di Istana Wakil Presiden jalan Medan Merdeka Selatan, kemarin (7/9).
Dia menegaskan paradigma seperti itu harus diubah. Guru harus lebih berwibawa dan mencintai profesinya agar mutu pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. JK secara khusus pernah membandingkan mutu pendidikan di Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. “Ujian untuk SD di Singapura seperti ujian SMP disini. Kalau dengan Malaysia tertinggal dua tahun kita,” keluh JK.
Pada kesempatan itu, LPTK mengeluhkan belum punya fasilitas asrama untuk mendidik calon guru itu.
Ketua Asosiasi LPTK Negeri se-Indonesia Prof Djaali menuturkan kebutuhan asrama itu sejalan dengan perintah Undang-Undang 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Asrama diperlukan untuk menanamkan karakter pada sarjana pendidikan yang akan menjadi guru. “Total kebutuhan guru secara nasional 60 ribu guru baru dalam setahun. Jadi asramanya kapasitasnya ya segitu,” ujar Rektor Universitas Negeri Jakarta itu usai pertemuan.
Asosiasi tersebut juga sudah mengajukan proposal pada pemerintah awal 2015. Tapi, belum ada realiasi hingga tahun ini. Alasannya karena keuangan pemerintah sedang seret.
Pada pertemuan kemarin, mereka pun menyinggung kembali kebutuhan asrama yang ditujukan untuk para calon guru itu. Asrama itu akan menjadi kawah candradimuka untuk pendidikan profesi bagi calon guru sebelum mereka benar-benar mengajar di sekolah.
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden menyanggupi permintaan para pimpinan perguruan tinggi penghasil sarjana pendidikan itu. Tapi, pembangunan tersebut tidak bisa langsung direalisasikan seluruhnya bersamaan. Akan ada prioritas untuk pembangunan gedung berkapasitas 1.000 orang terlebih dahulu.
JK menuturkan akan memanggil kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk memprioritaskan program bagi para guru tersebut. Asalkan, pihak kampus itu juga punya lahan yang telah siap. “Saya kira tidak susah. Asalkan ada lahan yang cocok,” ujar JK.
Tapi, LPTK pun harus menyiapkan pula manajeman untuk asrama. Harus ada figur yang benar-benar mampu menjadikan para sarjana menjadi guru yang benar-benar disiplin dan berwibawa. “Pengasuh asramanya harus bagus,” jelas dia. “Kalau tidak ada. Sementara bisa pakai tentara saja agar disiplin,” imbuh dia.
Plt Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi memberikan saran supaya LPTK negeri maupun swasta menetapkan kriteria calon guru yang bakal mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) berasrama. Menurut dia dengan penetapan kriteria yang bagus, maka bisa menghasilkan guru profesional berkualitas. ”Kami juga berharap pemerintah menjamin biaya PPG. Karena kebutuhan guru itu sangat banyak,” tandasnya.
Dia mengakui bahwa anggaran pemerintah pusat terbatas. Untuk mengatasi pembiayaan PPG itu, Unifah berharap bisa memanfaatkan anggaran di pemerintah daerah. Selain itu biaya mengikuti PPG juga bisa dibantu beasiswa dari lembaga swasta. Bagi Unifah ke depan kualitas guru harus lebih baik.
Sementara itu menurut Unifah persoalan kekurangan guru selama ini masih belum bisa terpecahkan. Dia menjelaskan PGRI sudah lama menyampaikan bahwa kekurangan guru paling besar ada di jenjang SD. Banyak kasus sebuah SD hanya diisi dua sampai tiga orang guru saja. Selain merekrut guru baru, Unifah berharap pemerintah kembali membuka pengangkatan guru PNS dari guru honorer. ”Guru-guru honorer itu juga alumni LPTK,” katanya.
Demikian Sindo Berita mengabarkan.