HONORER HARUS MENERIMA KEPUTUSAN INI

loading...

SINDO BERITA - Pemkab Nunukan, Kalimantan Utara, membatalkan rencana melakukan pengurangan tenaga honorer di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura, beban keuangan akan dikurangi dengan cara memangkas gaji tenaga honorer.

 

Laura mengatakan, pengurangan gaji untuk tenaga honorer harus dilakukan karena kondisi keuangan daerah yang sudah memburuk.

“Pengaruh kondisi keuangan daerah, maka honorer harus menerima keputusan ini,” kata Hj. Asmin Laura seperti diberitakan Radar Nunukan (Jawa Pos Group).

Ia menjelaskan, Pemkab Nunukan melakukan pengurangan gaji, namun tak melakukan rasionalisasi atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada tenaga honorer yang ada saat ini.

Hanya solusi seperti itu yang dapat dilakukan pemerintah saat ini.

Menurutnya, solusi seperti itu dilakukan agar tidak menambah angka pengangguran di Nunukan.

Baca berita terkait : ALHAMDULILLAH, PEGAWAI HONORER DAPAT DANA BANTUAN 50 JUTA RUPIAH

Langkah ini juga dibarengi dengan pemangksan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP)PNS sebesar 20 persen.

Besaran pengurangan gaji honorer dilakukan sesuai jenjang pendidikan.

Gaji tenaga honorer saat ini berkisar Rp 1,7 juta hingga Rp 1,9 juta untuk Strata Satu (S1).

Jika dilakukaan pengurangan, maka gaji tenaga honorer selanjutnya menjadi Rp 1,2 juta.

Sedangkan, untuk setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) diperkirakan Rp 1 juta.

“Sesuai tingkat pendidikan saja, hanya ini solusi dari Pemkab Nunukan untuk para honorer,” tuturnya.

Sementara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan yang membidangi pemerintahan, Aprem, SE mengatakan, jika Pemkab Nunukan ingin melakukan pemotongan TPP PNS silakan.

Alasannya, PNS masih ada gaji pokok. Namun untuk pemotongan gaji honorer perlu dipertimbangkan lagi.

Alasannya, sumber pendapatan honorer ya hanya dari gaji saja. Sementara, PNS punya gaji pokok dan TPP merupakan tambahan saja.

“Saya tidak sepakat jika gaji honorer ingin dikurangi, kasihan ini para honorer karena hanya gaji yang diharapkan,” tuturnya.

Untuk penghematan, dia menyarankan pemangkasan anggaran di pos-pos lain.

Baca berita terkait : GURU HONORER BERSEDIA BERADA DI SEKOLAH SELAMA 40 JAM, GAJI BAKAL SETARA UMR?

“Kalau di perusahaan swasta gaji malah naik,  tapi kenapa di kantor pemerintahan gaji dipangkas, agak ganjil kedengarannya jika ada pemangkasan gaji,” ujar politikus Partai Gerindra ini. 

Demikan Sindo Berita mengabarkan.  informasi diatas dilansir jpnn.com