SINDO BERITA - Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen memprediksi tersangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan lolos dari jerat hukum di Pengadilan.
Menurutnya, kerja keras aparat kepolisian yang sudah menaikkan kasus Ahok ke tahap penyidikan akan sia-sia.
"Polisi yang susah payah menetapkan Ahok tersangka tidak akan berujung pada hukuman penjara. Saya kira Ahok pasti bebas, atau maksimal tetap divonis penjara tapi tidak akan lebih dari satu tahun," kata Kivlan dalam sebuah diskusi bertema; 'Memetakan Motif, Agenda, dan Kekuatan di Balik Ahok', di Kantor PB HMI, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016).
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Kivlan mengaku dapat bocoran kabar tentang skenario pembebasan Ahok dari beberapa orang dekatnya.
"Yang saya dengar, memang ada tekanan luar biasa dari partai penguasa (PDIP), yang tak lain adalah partai pendukung utama Ahok di Pilkada DKI 2017," ungkapnya.
"Kita juga tahu, Kejaksanaan saat ini dipimpin orang dari salah satu Parpol yang juga pendukung Ahok, yaitu NasDem. Nah, nanti mereka akan mencari-cari pasal yang lemah atau data yang bisa melemahkan tuntutan ke Ahok. Sehingga nanti majelis hakim tinggal ketok palu bebas, atau sekurang-kurangnya dihukum ringan," beber Kivlan.
Lebih jauh, dia menjelaskan, kekuatan yang mem'bacup' dibelakang Ahok bukanlah orang sembarangan.
"Aktor di belakang Ahok, itu ada James Riady, Tomy Winata, Group Podomoro, Sinar Mas dan sembilan taipan lainnya. Mereka semua akan memback up habis-habisan demi kepentingan mereka," ungkap Kivlan.
Dijelaskan dia, kalau Ahok tumbang tak boleh ikut Pilkada dan batal jadi gubernur DKI, maka semua di belakangnya akan ikut tumbang. Sementara mereka sudah investasi di berbagai proyek properti dan reklamasi.
"Bayangkan, jika dia (Ahok) ditahan, semua bisa bubar. Makanya, tidak mungkin Ahok sampai dipenjara dan dia tetap akan ikut Pilkada," katanya.
"Agenda mereka jelas, ingin berkuasa di Indonesia. Penopanag di dalamnya partai dan taipan, agendanya merubah tata pemerintahan indonesia, salah satunya melalui perubahan UUD 45. Mereka saat ini tengah mempersiapkan pemenangan politik nasional 2019 (Pilpres)," ujar Kivlan menambahkan.
Karenanya, lanjut Kivlan, kalau Ahok ditangkap, maka konsekuensinya juga tidak main-main. Yaitu, semua Ketua Umum Parpol pendukungnya, mulai dari Ketum PDIP Megawati, Ketum Hanura Wiranto, Ketum NasDem Surya Paloh hingga Ketum Golkar Setya Novanto akan kehilangan muka di depan rakayat.
"Tentu mereka tidak akan rela dipermalukan (Ahok dipenjara)," tegas Kivlan.
Baca berita terkait : KEBAKARAN ISRAEL HARI KE ENAM, 1800 APARTEMEN DAN 10 RIBU HEKTAR LAHAN DILALAP API
Dengan demikian, ia berkeyakinan, benteng terakhir saat ini ada di Nasdem melalui Jaksa Agung HM Prasetyo yang notabene adalah kader Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh.
"Makanya publik jangan kaget, kalau nanti Jaksa Agung bilang ini kasus (penistaan Agama) tidak lengkap. Terlepas dari itu semua, saya berharap, jangan sampai kita terpecah belah karena kasus yang satu ini," pesannya.
Sindo Berita - Pernyataan kemendikbud tentang beban tugas administrasi guru yang membuat guru tidak fokus mengajar akan dikurangi. ...
SINDO BERITA - Pencalonan gubernur petahana DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama akan dibatalkan jika statusnya berubah menjadi terp...
SINDO BERITA - DPR RI akhirnya mengesahkan revisi RUU aparatur sipil negara (ASN). Sepuluh fraksi di DPR menyatakan setuju atas revisi RU...
SINDO BERITA - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, memaparkan kebijakan tidak menaikkan gaji PNS sama seperti di...
SINDO BERITA - Pemerintah akan segera mewacanakan soal gaji pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akhir-akhir ini mulai ditanggapi...
SINDO BERITA - Rapat paripurna akhirnya menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sala...
SINDO BERITA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan usul inisiasi untuk merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil K...