TANDA TANGANI PETISI, PRESIDEN JOKOWI DUKUNG KAPOLRI BUBARKAN FPI

SINDO BERITA - Begini Jawaban Kapolri Saat Diminta Untuk Bubarkan FPI !
Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menyebutkan bahwa pembubaran terhadap organisasi masyarakat (ormas) ini tidak bisa dilakukan begitu saja. menurut Tito, harus ada alasan yang kuat termasuk juga legitimasi hukum ataupun legitimasi publik untuk membubarkan sebuah ormas yang dirasa telah meresahkan.

Hal itu telah disampaikai oleh Kapolri Tito Karnavian pada saat salah satu peserta kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU ini memberikan pertanyaan menganai alasan Polri yang masih belum juga membubarkan ormas yang dianggap mengancam keutuhan NKRI semisal adalah Front Pembela Islam atau FPI dan jua Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

Pada hari Jumat 25 November 2016 Tito yang berada di Asrama Haji Pondok Gede mengatakan bahwa FPI ini merupakan Ormas. Untuk pembubaran bisa saja dilakukan apabila bertentangan dengan Pancasila dan juga aktif melakukan pelanggaran hukum.

Diakui bahwa hingga saat ini Tito sudah menerima banyak laporan atas aksi-aksi anarkis yang pernah dilakukan oleh FPI. Walaupun begitu, polisi tidak bisa begitu saja melakukan pembubaran terhadap FPI karena hingga saat ini masih belum ada landasan hukum.

Sekalipun dalam Pasal 107 b UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Keamanan Negara hanya tertulis hukuman ancaman pidana selama 20 tahun penjara. Sehingga untuk memberlakukan aturan itu perlu adanya legitimasi publik.

Tito mengatakan bahwa untuk melakukan legitimasi ini akan memmerlukan dua langkah. Legitimasi hukum dan juga publik. Legitimasi hukum ini berarti kita akan memperkuat fakta yang telah ada, bukti secara sistematis organisasi ini melakukan pelanggaran sehingga dinilai layak untuk dibubarkan. Lalu juga diperlukan legitimasi publlik karena kadang sudah jelas ada pelanggaran hukum tapi publik tidak menghendakinya.

Tito menegaskan bahwa perlu sikap yang tegas dari pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap ormas-ormas yang dianggap mengancam NKRI. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara duduk bersama untuk menentukan sikap dan menyamakan pemahaman pembubaran terhadap ormas tersebut.