MULAI 2017, GAJI HONORER DIPROYEKSIKAN SEBESAR RP 1 JUTA

loading...

SINDO BERITA - Ribuan tenaga guru berstatus honorer yang akan dilimpahkan ke Pemprov Sultra kini tak usah resah. Pos anggaran untuk gaji mereka sudah bisa diatasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya memberi sedikit kelonggaran terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bila sebelumnya, pemanfaatan dana BOS untuk gaji guru honorer hanya dibatasi hingga 10 persen, maka tahun 2017 mendatang, pemerintah pusat memberikan toleransi penggunaannya bisa melebihi ketentuan. Hanya saja, pengalihan anggaran untuk gaji guru honorer harus tetap proporsional.

Bukan hanya itu, bagi para honorer pengajar SMA/SMK juga bisa mendapat tambahan penghasilan. Jika sebelumnya hanya memeroleh upah Rp 200 ribu perbulan, akan dinaikan lima kali lipat menjadi Rp 1 juta. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar. Namun kepastiannya harus tetap merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis). Saat ini, Pemprov Sultra masih menunggu arahan pemerintah pusat.

 

“Kalau itu, pusat telah memberi jawaban. Jadi provinsi mengalihkan dana BOS. Taksirannya bukan lagi Rp 11 miliar, namun sekitar Rp 50 miliar. Sebab gaji guru honorer sebesar Rp 200 ribu perbulan sangat kurang. Makanya, anggarannya kami tambahkan. Awalnya, kami estimasikan Rp 500 ribu perbulan. Namun diupayakan bisa Rp 1 juta tiap bulan,” kata H. Damsid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra saat ditemui, Selasa (13/12).

Kuota dana BOS tahun 2017 katanya cukup besar. Secara keseluruhan, angkanya mencapai Rp 568 miliar sudah termasuk SD, SMP dan SMA/SMK. Namun pos pengalihan gaji guru honorer hanya kuota SMA/SMK. Pemerintah masih akan melakukan identifikasi ulang guru honorer yang dilimpahkan sesuai Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Sebab tenaga honorer yang diakui legalitasnya hanya yang mengantongi SK bupati/wali kota bukan, tanda tangan kepala sekolah.

“Untuk pegawai honorer yang mengantongi SK kepala daerah, tidak ada masalah. Namun di luar itu masih akan dievaluasi. Apakah mereka akan dipertahankan atau tidak, masih harus dikaji. Makanya, kami pun meminta petunjuk dari pemerintah pusat. Kami berharap 3.900-an guru honorer bisa diakomodir,” kata mantan Dekan Fisip Universitas Halu Oleo (UHO) ini. Untuk menutupi kekurangan tenaga guru disejumlah sekolah kata Damsid, pemerintah akan merevisi ulang penempatan guru. Berdasarkan hasil pendataan, ternyata proses pendistribusian tenaga pengajar tidak merata. Dengan dialihkannya sekitar 6 ribu guru, seharusnya sudah cukup memastikan proses belajar mengajar pada 300 sekolah. Sebab bila dirata-ratakan, satu sekolah bisa mencapai 20 guru yang berstatus PNS. Hal ini disebabkan, banyak guru berstatus PNS mengajar di sekolah-sekolah swasta.

Baca berita terkait : KARENA DEFISIT ANGGARAN, PNS TIDAK JADI MENERIMA GAJI KE-13 DAN 14 TAHUN DEPAN

“Sejatinya, jumlah guru kita masih cukup. Namun karena pendistribusian yang tidak merata, makanya sekitar 30 persen sekolah masih mengandalkan guru honorer. Untuk mengatasi kekurangan itu, kami akan memanggil guru PNS yang mengajar di sekolah-sekolah swasta. Sementara guru honorer yang ada saat ini, hanya sebagai pelengkap,” pungkasnya. [fajar]