SINDO BERITA - Pada 19 Desember lalu pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) mengeluarkan mata uang baru dengan desain baru, warna baru serta gambar pahlawan baru.
Adapun wajah-wajah baru menghiasi mata uang Rupiah tersebut, diantaranya Djuanda Kartawidjaja, Frans Kaisiepo, Idham Chalid, Tjut Meutia, dan T.B. Simatupang.

Atas keluarnya Uang baru tersebut Ada beberapa golongan yang protes terhadap uang baru yang di keluarkan oleh BI tersebut, salah satunya dari Dwi Estinigsih dan FPI.
Dwi Estiningsih menyesalkan adanya pahlawan kafir dalam mata uang Rupiah yang baru.
Melalui akun Twitternya Dwi Estiningsih mengeluarkan cuitan “Luar biasa negeri yg mayoritas Islam ini. Dari ratusan pahlawan, terpilih 5 dari 11 adalah pahlawan ”
Di lokasi lain, senada dengan Dwi Estiningsih , FPI pun mengeluarkan pernyataan mengenai uang Rupiah baru tersebut.
“Kami menyesalkan Kenapa dari sekian banyak pahlawan Islam, kenapa harus memilih yang kafir?, sudah sangat jelas bahwa pemerintah sekarang di antekin oleh Kafir. Demi allah kami tidak sudih memakai uang kafir!” Ujar salah seorang anggota FPI saat di temui.
Menanggapi banyaknya gejolak mengenai uang baru tersebut, BI pun angkat bicara.
Baca berita terkait : Berita terbaru dan menggembira !!! pukul 18.20 live dari tv one ketua PPP Muhammad Romahurmuziy suara agus-silvy di alihkan ke ahok-djarot Dikarenakan Ahok Banyak Berjasa Bagi Umat Islam !!! umat muslim berkata jangan takut ahok aku selalau selalu mendukung mu
Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI, Yudi harymukti menyebutkan bahwa pemilihan pahlawan tersebut telah di lakukan dalam tahap panjang dan telah di koordinasikan dengan pemerintah
“Pemilihan pahlawan nasional ini sudah dilakukan dalam tahap yang sangat panjang dan sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejarawan, akademisi, dan t
Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI, Yudi harymukti menyebutkan bahwa pemilihan pahlawan tersebut telah di lakukan dalam tahap panjang dan telah di koordinasikan dengan pemerintah
“Pemilihan pahlawan nasional ini sudah dilakukan dalam tahap yang sangat panjang dan sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejarawan, akademisi, dan tokoh masyarakat,” [
zonakeshatan7]