WASPADA ! ERA KEBANGKITAN CINA, JAJAH PRIBUMI INDONESIA

loading...

SINDO BERITA - Selama Periode Presiden Soeharto bukan rahasia lagi bahwa bangsa keturunan China tidak terlalu leluasa di Indonesia. Pemerintahan Presiden Soekarno pada era 1959-1960 adalah masa dimana etnis Tionghoa sungguh terdiskriminasi dalam wajah yang sangat rasialis.

Pengejaran terhadap orang-orang Tionghoa ketika itu merupakan bagian dari pelaksanaan serta pengembangan politik anti Tionghoa pada 1956. Konsep pemikiran dari pemerintah mengenai nasionalisasi perusahaan telah sangat meminggirkan usaha milik orang-orang etnis Tionghoa.

 

Pada 14 Mei 1959 pemerintah mengeluarkan PP No. 10/1959 yang isinya menetapkan bahwa semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diberi izin lagi setelah 31 desember 1959.
Peraturan ini terutama ditujukan pada pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang-orang asing yang melakukan usaha ditingkat desa.

Alhasil, semakin mengeraslah perlakuan rasis terhadap orang Tionghoa di Indonesia. Bahkan sebagai akibat dari PP No. 10/1959 itu, selama tahun 1960-1961 tercatat lebih dari 100.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia dan secara tipikal mereka mengalami banyak kesengsaraan.

Disatu pihak karena intrik-intrik politik negara Indonesia dan Tiongkok dan di lain pihak meningkatnya terror dalam perbatasan-perbatasan Indonesia sendiri.

Kebangkitan warga keturunan cina dimulai sejak  tanggal 7 febuari 2000. Pada hari Tersebut Presiden   Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000, untuk mencabut Inpres No. 14 tahun 1967. Maka tidak heran jika Gus Dur bak Dewa Budha bagi warga keturunan china. Adalah Cipto dari muntilan, Jawa Tengah yang telah membuat patung ‘Budha Gus Dur’, Menurutnya patung “Budha Gud Dur”sebagai apresiasi nilai-nilai kebaikan yang ditanam oleh gusdur sama dengan yang diajarkan Budha.

Patung 'Buddha Gusdur'
Kemudian Dilanjutkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional pada 2002, yang mulai berlaku 2003. Di era SBY selama menjabat dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014 juga melakukan langkah-langkah penting memuluskan tergelarnya karpet merah untuk warga keturunan cina dan negara leluhurnya, Cina Daratan.

Di era Presiden SBY terdapat  mantan menteri  Mari ElkaPangestu yang pernah menjabat Menteri Perdagangan lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenbudpar). Mari adalah wanita Cina-Indonesia pertama yang memegang jabatan menteri di Indonesia dan anak dari ekonom terkenal Indonesia, J. Panglaykim.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi etnis Cina yang berada di pemerintahan bertambah semakin banyak. Meskipun tak menjabat menteri, namun posisi mereka boleh dibilang cukup strategis. Di Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) ada nama Jan Darmadi (Jauw Fok Joe), pemilik Hotel Mandarin Jakarta, Mercure Ancol, dan Setiabudi Building. Ada juga Rusdi Kirana, CEO Lion Air Group. Di Istana Wakil Presiden ada nama Sofjan Wanandi (Liem Bian Koen) sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jika dilihat dari pergerakan politik mereka, maka bukan tidak mungkin orang warga keturunan Cina akan menjadi Presiden atau wakil Presiden RI. Terlebih sejak amandemen ketiga UUD 1945 tentang syarat menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Baca berita terkait : JOKOWI CURIGA DEM0 2 DESEMBER INGIN LENGSERKAN DIRINYA

Sebelum diamandemen pasal tersebut berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli.

Mungkinkah sepuluh tahun atau lima belas tahun lagi, orang-orang Cina-Indonesia menjadi Presiden atau Wakil Presiden RI?